 |
| Meutya Hafid menandatangani surat jabatan saat
pelantikan menteri pada Senin, (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta. (Sumber:
Instagram @meutya_hafid) |
Rencang.id - Semenjak Presiden Prabowo mengumumkan susunan kabinet Merah Putih pada
Minggu (20/10/2024), terdapat satu nama menteri yang cukup menarik perhatian, yaitu
Meutya Viada Hafid. Ia merupakan salah satu dari empat menteri perempuan di antara
48 menteri kabinet Merah Putih.
Meutya menempati posisi sebagai Menteri
Komunikasi dan Digital, pada kabinet sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang dipegang oleh Budi Arie Setiadi.
Meutya lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Ia merupakan anak dari pasangan Anwar Hafid
dan Metty Hafid. Meutya merupakan lulusan sarjana S1
jurusan Manufacturing Engineering Universitas New South Wales. Meutya
juga berhasil meraih gelar Magister jurusan Ilmu Politik di Universitas
Indonesia dengan predikat cumlaude.
Mengawali Karir sebagai Jurnalis
Sebelum masuk dalam dunia politik, Meutya mengawali kariernya
menjadi salah satu jurnalis lapangan Metro TV. Dalam dedikasinya menjadi
jurnalis, Meutya seringkali meliput daerah dengan risiko tinggi seperti liputan
Darurat Militer Aceh (2003), Tsunami Aceh dan Perjanjian Damai Aceh dengan GAM
(2005), Pemilu Irak (2005), Kudeta Militer Thailand dan konflik Thailand
Selatan (2006), serta liputan Palestina (2007).
Berbagai penghargaan di dunia jurnalistik pernah diraih olehnya.
Salah satunya adalah mendapatkan penghargaan sebagai wartawan profesional
dengan diberikan Kartu Pers Nomor Satu atau Press Card Number One (PCNO)
dan Elizabeth o' Neill Journalism Award (2007).
168 Jam Disandera Pejuang Mujahidin Irak
Salah satu pengalaman jurnalistik paling berbahaya bagi Meutya
adalah penugasan ke wilayah konflik Perang Teluk di Irak, 2005 silam. Meutya beserta rekannya Budiyanto, ditugaskan
Metro TV untuk meliput pemilu demokratis pertama di Irak setelah Saddam Husein
jatuh.
Meutya dan Budiyanto menyelesaikan liputan tersebut dengan apik. Namun, Metro TV memperpanjang masa liputan mereka untuk meliput peringatan bulan Asyura. Pada waktu itulah keduanya mengalami peristiwa penyanderaan oleh pasukan Mujahidin Irak (15/02/2005).
 |
Momen ketika Meutya dan Budiyanto disandera oleh pejuang Mujahidin Irak pada tahun 2005. (Sumber: dokumentasi Metro TV) |
Meutya sempat mengira akan langsung akan dibunuh ketika pejuang
Mujahidin menyergap mobil yang ditumpanginya. “Mereka (dua orang pejuang
Mujahidin Irak) di belakang kami membawa senjata kemudian ditaruh di sini
(menunjuk leher), kami sempat berpikir akan langsung dibunuh,” ucap Meutya di salah satu podcast
dengan Merry Riana (10/05/2023).
Setelah mengalami penyanderaan selama 168 jam atau sekitar tujuh
hari sejak 15 Februari 2005. Meutya beserta rekannya berhasil dibebaskan tanpa
syarat setelah negosiasi alot antara pejuang Mujahidin Irak dengan pemerintah
Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Perjalanan Politik Meutya Hafid
Meutya mengawali karir politiknya dengan masuk sebagai kader Partai Golongan Karya (Golkar) pada
tahun 2009 setelah diajak oleh salah satu politikus, Burhanuddin Napitupulu.
Meutya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari
daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pemilihan umum tahun 2009. Karir
politiknya di DPR terhitung berjalan dengan mulus di mana dirinya berhasil mengisi
kursi parlemen tiga kali berturut-turut. Meutya menjadi Ketua Komisi Satu DPR RI pada periode
2019-2024 dengan fokus pada bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen.
Selain menjadi anggota DPR RI, Meutya sempat
menjabat berbagai jabatan penting di Partai Golkar yaitu Hubungan Luar Negeri
DPP Partai Golkar (2016-2019), Koordinator Bidang Hukum, HAM, Kebijakan Publik
dan Kerjasama Publik Kesatuan Perempuan Partai Golkar (2016-2021), Wakil Ketua
Dewan Pakar Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) (2019-sekarang), dan Ketua
Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar (2019-sekarang).
Pengalamannya menjadi jurnalis membuat Meutya seringkali mengeluarkan
pendapat yang berani dan kritis. Contohnya, saat peristiwa bocornya Pusat Data
Nasional Sementara (PDNS). Meutya secara gamblang menyebut peristiwa ini
sebagai kebodohan. “Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tetapi tidak
ada satupun back-up, berarti kan? Bodoh,” kata Meutya di depan
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN) pada rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis,
(27/06/2024).
Menteri Komunikasi Perempuan Pertama
Dilantiknya Meutya menjadi Menteri Komunikasi
dan Digital, menjadikannya sebagai menteri perempuan pertama di bidang
tersebut. Suatu pencapaian yang menandai sejarah baru dalam keterlibatan
perempuan di sektor teknologi dan komunikasi, bidang yang selama ini
didominasi oleh laki-laki.
Dalam pidatonya saat Serah-Terima Jabatan
(Sertijab) pada Senin, (21/10/2024). Menteri Komunikasi dan Digital tersebut menyampaikan
terkait masalah digital yang perlu menjadi perhatian khusus dari Presiden. “Kemarin, Presiden
Prabowo berulang kali menyebut kata digital, biasanya beliau mengulang-ulang
kata pertahanan. Perhatiannya cukup khusus terhadap digital dan langsung setuju
ketika diberikan konsep kementerian khusus digital,” jelas Meutya.